Pemerintahan Presiden Donald Trump kembali memicu kontroversi di sektor pertanian setelah memutuskan untuk memangkas tarif impor secara drastis. Kebijakan ini diambil demi memasok pasar Amerika Serikat dengan sekitar 300 ribu metrik ton atau setara dengan 661 juta pon daging sapi asing, dengan janji harga jual yang lebih murah 25 persen di bawah harga pasaran.
Related Stories
Suka dengan Artikel Ini?
Dapatkan lebih banyak cerita menarik dengan berlangganan newsletter kami. Gratis!
Subscribe →Langkah tersebut diambil menyusul lonjakan harga daging sapi di dalam negeri yang meroket tajam dari rata-rata USD 4,47 per pon pada Agustus 2021 menjadi USD 6,92 per pon pada Agustus 2026. Pemerintah berharap kebijakan ini dapat meredakan beban konsumen di tengah tingginya biaya kebutuhan pokok yang menjadi sorotan utama publik.
Kendati demikian, pengamat dari tim redaksi menilai kebijakan instan ini justru mengancam stabilitas industri peternakan domestik yang tengah terpukul oleh cuaca ekstrem. Berdasarkan data U.S. Drought Monitor, sebanyak 57 persen populasi sapi di Amerika Serikat saat ini berada di wilayah yang mengalami kekeringan tingkat moderat hingga parah, memicu dilema besar bagi para peternak lokal.
Penolakan paling keras datang dari para peternak di Nebraska, wilayah dengan industri peternakan yang bernilai hingga USD 11,43 miliar pada tahun 2025. Isu ini bahkan berpotensi mengubah peta kekuatan politik dalam persaingan kursi Dewan Perwakilan Rakyat, di mana kandidat lokal mulai terang-terangan menentang kebijakan impor dari pemerintah pusat.
Selain masalah harga, para ahli keamanan pangan dan konsumen juga menyuarakan kekhawatiran terkait standar kualitas daging impor, terutama menyusul larangan Uni Eropa terhadap produk tertentu akibat masalah antibiotik. Menanggapi situasi ini, asosiasi peternak R-CALF melalui CEO-nya, Bill Bullard, menyatakan, "Ini adalah langkah positif dalam advancing target kita memberdayakan konsumen untuk mendukung rantai pasok daging Amerika melalui keputusan pembelian mereka," sembari mendorong penggunaan label khusus produk lokal.
Di tengah polemik ini, dinamika politik lokal semakin memanas menjelang pemilu sela, di mana isu ekonomi dan pertanian menjadi penentu utama dukungan pemilih. Pemerintah sendiri terus berupaya mencari keseimbangan antara menjaga keterjangkauan harga pangan bagi masyarakat dan melindungi eksistensi peternak dalam negeri dari gempuran produk luar.