Kementerian Hukum Republik Indonesia kembali menunjukkan komitmennya dalam membenahi kualitas birokrasi publik melalui program interaktif bertajuk PASTI ADA SOLUSI. Berdasarkan laporan awak media, kegiatan yang telah memasuki episode ke-20 ini disiarkan secara langsung dari Graha Pengayoman dan diikuti secara daring oleh jajaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Barat.
Related Stories
Suka dengan Artikel Ini?
Dapatkan lebih banyak cerita menarik dengan berlangganan newsletter kami. Gratis!
Subscribe →Dalam dialog dua arah tersebut, Menteri Hukum Supratman Andi Agtas secara khusus mengangkat isu mengenai proses migrasi layanan pada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum atau Ditjen AHU. Mengutip laporan resmi, beliau meminta agar masyarakat diberikan informasi yang transparan dan terbuka terkait kemungkinan adanya penyesuaian atau gangguan sementara selama masa peralihan sistem berlangsung.
Transformasi digital ini dilakukan untuk mempercepat migrasi dari sistem lama menuju platform PASTI AHU yang lebih terintegrasi. Menteri Supratman menargetkan agar seluruh layanan administrasi hukum dapat diakses oleh masyarakat secara penuh selama 24 jam mulai 9 November mendatang guna menghadirkan kemudahan tanpa batasan waktu.
Dari analisis tim redaksi, langkah proaktif ini mencerminkan respons cepat pemerintah terhadap dinamika kebutuhan publik di era digital. Terlebih lagi, sejak program pengaduan interaktif ini diluncurkan, kementerian telah mencatat sekitar 500 laporan masuk yang menjadi acuan penting dalam mengevaluasi serta memperbaiki standar pelayanan aparatur negara.
Menurut Menteri Hukum, tingginya partisipasi masyarakat dalam menyampaikan aduan membuktikan adanya tingkat kepercayaan publik yang semakin membaik terhadap mekanisme pengaduan internal. Pihaknya berjanji akan terus mengawal setiap aspirasi masyarakat agar pelayanan hukum di Indonesia semakin profesional, transparan, dan akuntabel.